Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal ASO, Legislator Ingatkan Digitalisasi TV Harus Adil Bagi Semua Lembaga Penyiaran

Kiswondari, Jurnalis · Kamis 01 Desember 2022 11:39 WIB
https: img.vklogger.com content 2022 12 01 620 2718420 soal-aso-legislator-ingatkan-digitalisasi-tv-harus-adil-bagi-semua-lembaga-penyiaran-6wc39fxMD6.jpg Ilustrasi. (Foto: Ant)

JAKARTA – Implementasi kebijakan analog switch off (ASO) atau digitalisasi televisi harus adil bagi semua lembaga penyiaran swasta (LPS) tanpa terkecuali. Sehingga, dengan adanya temuan-temuan kendala di lapangan, harus segera ada perbaikan agar kebijakan ini bisa berjalan sesuai harapan.

“Harus seperti itu (adil bagi semua LPS), karena itu teorinya pada saat awal itu ada garansi itu dari kementerian (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” kata Anggota Komisi I DPR Ahmad Rizki Sadig saat dihubungi, Rabu (30/11/2022).

Dia mengatakan, apabila di lapangan ditemukan ada kendala-kendala di beberapa wilayah, tinggal bagaimana masukan dari masyarakat dan juga LPS agar bisa ada perbaikan melalui kebijakan yang ada sebagai sebagai bagian dari pengawasan yang berjalan, dan harus ada komitmen untuk melakukan pembenahan itu.

BACA JUGA:Telusuri Siapa Produsen STB, Nurul Arifin: Ada yang Ambil Keuntungan Harga Naik Terus!

BACA JUGA:TV Analog Disuntik Mati, Rakyat Kecil Menjerit, Nurul Arifin: Siapa Bermain di Bisnis STB? Telusuri! 

“Kan bukan gara-gara problem itu lalu dihentikan, ini harus berjalan lalu kita dukung bersama, bahwa ada beberapa kendala-kendala atau problematika yang muncul di lapangan itu kita akan selesaikan sambil berjalan. Karena semua kebijakan tentu ada problematika yang harus segera diselesaikan dengan kebijakan yang ada,” tegasnya.

Dia menyebut, temuan bahwa LPS lokal banyak yang belum mendapatkan kanal digital menjadi masalah yang sudah menjadi sorotan Komisi I DPR sejak sebelum kebijakan ini diterapkan. Kala itu, Komisi I menanyakan apa jaminan dari pemerintah jika tv swasta ini harus dibebankan PNBP (pendapatan negara bukan pajak), bagaimana pertanggungjawabannya, dan lain sebagainya.

“Ya memang itu bisa dilakukan kalau proses pengawasan berjalan, karena itu sudah diyakinkan pada forum-forum rapat bahwa itu semua terkendali, semua (LPS) bisa difasilitasi pasti mendapatkan siaran,” ungkap Rizki.

Follow Berita Okezone di Google News

Berdasarkan evaluasi ASO selama sebulan ini, yang menjadi salah satu kekurangannya adalah sosialisasi masih belum merata, karena hanya bergantung pada gerakan di Kominfo. 
Sementara kewajiban sosialisasi juga menjadi tanggung jawab LPS termasuk dalam menyediakan set top box (STB) untuk masyarakat tidak mampu.
 
“Tapi itu kan tantangan di lapangan yang harus diselesaikan karena itu amanat undang-undang yang sudah confirm di 2 November saya kira sudah tuntas, saya kira tinggal memperbaiki yang kurang-kurang aja,” ungkap dia. 
 

Berdasarkan evaluasi ASO selama sebulan ini, yang menjadi salah satu kekurangannya adalah sosialisasi masih belum merata, karena hanya bergantung pada gerakan di Kominfo. 


Sementara kewajiban sosialisasi juga menjadi tanggung jawab LPS termasuk dalam menyediakan set top box (STB) untuk masyarakat tidak mampu.
 
“Tapi itu kan tantangan di lapangan yang harus diselesaikan karena itu amanat undang-undang yang sudah confirm di 2 November saya kira sudah tuntas, saya kira tinggal memperbaiki yang kurang-kurang aja,” ungkap dia. 

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini
Daftar Partner Kami
Antara News
Viva
Liputan 6
Kompasiana
OkeZone